PENDIRIAN YANG KONSISTEN

Yang memiliki rasa keadilan yang kuat merasa dan bertanggung jawab secara pribadi membetulkan apa yang salah. Bahkan jika masalahnya diluar kendali seseorang, seseorang dapat menaruh perhatian pada masalahnya itu sehingga masalah itu bisa diselesaikan.
Sampai seseorang tersebut mengambil tindakan untuk menghadapi ketidak adilan, biasanya ketidakadilan terlanjut baik itu perasangka agama, korupsi dalam pemerintahan, dan perbuatan bisnis yang curang atau yang lebih utama yang terjadi kejahatan dan kekerasan dimana-mana.
Satu tanda ketidak adilan adalah penerapan standar yang berbeda untuk orang yang berbeda etnis, suku, kulit dan dimana hal –hal semacam ini yang muncul. Jika untuk mencuri sebuah perusahaan atau sesuatu itu salah satu pekerjaan, berarti salah kepada peminpin yang berkuasa.
Dan Sebelum membetulkan orang, evaluasikan kehidupan anda sendiri, apakah anda melukai orang lain? Jika ya, kembalilah dan betulkan karena dia adalah yang punya kepemilikan. Mungkin anda pernah mengambil sesuatu bukan milik anda? Gantilah. Dan berilah kesempatan pada dia……

Jangan biarkan kedukukan atau kekuasaan seseorang mempengaruhi rasa ketidak adilan anda. Berdirilah untuk membetulkan ketidak adilan dimanapun hal itu ditemukan,jika mungkin pergi langsung ke orang dan berikan ia kesempatan untuk meralat situasi tersbut. Dilain waktu, mungkin lain waktu anda haru menghadapi otorites yang lebih tinggi.
tet apkanlah pada hidup keadilan anda sendiri dan and akan melihat dengan lebih jelas bagaimana menerapkannya di sekalikus anda (manius sobolim)

SeLeNgKaPnNyA......

Yahukimo Turunkan Tim

Yahukimo Turunkan Tim

Sabtu, 5 September 2009 | 02:55 WIB

Makassar, Kompas - Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, masih menelusuri informasi seputar bencana kelaparan yang melanda tujuh distrik di wilayah itu. Hingga Jumat (4/9), tim telah turun di empat dari tujuh distrik yang dilaporkan, tetapi belum menemukan kasus kelaparan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo Robby Longkutoy menyatakan hal tersebut saat dihubungi di Sentani, Jumat malam. Hal senada dikemukakan Wakil Bupati Yahukimo Daniel Rendeng.

Longkutoy dan Rendeng dimintai konfirmasi terkait dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua di Indonesia Markus Haluk, Jumat siang di Jayapura, tentang bencana kelaparan yang melanda Yahukimo.

Mengacu data yang dihimpun Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia (Yakpesmi) di Papua, Markus Haluk menyatakan, jumlah korban jiwa akibat kelaparan sepanjang Januari-Agustus 2009 mencapai 96 orang. Mereka tersebar di Distrik Suntamon, Langda, Bomela, Seredala, dan Nitsan. Namun, data itu belum bisa dikonfirmasi.

”Terus terang kami terkejut dengan informasi itu karena akhir Juli lalu di Dekai, ibu kota Yahukimo, ada rapat kerja yang diikuti semua kepala kampung di Yahukimo. Saat itu tidak ada kepala kampung yang melaporkan kasus kelaparan,” kata Longkutoy.

Gagal panen

Longkutoy menyebutkan, di Distrik Ubahak, Anggruk, dan Pronggoli, tim yang terdiri dari tenaga medis, petugas bidang pertanian, dan kesejahteraan sosial memang menemukan gejala tanaman ubi jalar, makanan pokok warga setempat, terserang penyakit. ”Panen berkurang. Mulai ada kekurangan stok bahan makanan, tetapi belum ada laporan ada warga meninggal karena kelaparan,” katanya.

Gagal panen ubi disebut Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo Didimus Yahuli sebagai pemicu kematian warga. Akibat kelaparan, warga tidak tahan saat terserang sejumlah penyakit, antara lain malaria dan diare. ”DPRD akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pemerintah daerah untuk menjelaskan kasus ini,” katanya.

Menurut Yahuli, kasus ini menunjukkan komunikasi antara bupati, kepala distrik, dan kepala kampung tidak berjalan. Kasus ini telah terjadi sejak Januari, tetapi hingga kini belum ada tindakan konkret dari pemkab.

Rencananya, Minggu besok, Longkutoy akan ke Distrik Langda, Bomela, dan Suntamon. ”Di ketiga distrik itu dilaporkan banyak terjadi kematian akibat kelaparan. Informasi itu akan kami cek,” katanya.

Menurut Longkutoy dan Rendeng, perjalanan ke kampung-kampung itu hanya bisa dilakukan lewat transportasi udara. Komunikasi radio juga sering terganggu cuaca. (ICH/ROW)

SeLeNgKaPnNyA......

Yahukimo Turunkan Tim

Sabtu, 5 September 2009 | 02:55 WIB

Makassar, Kompas - Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, masih menelusuri informasi seputar bencana kelaparan yang melanda tujuh distrik di wilayah itu. Hingga Jumat (4/9), tim telah turun di empat dari tujuh distrik yang dilaporkan, tetapi belum menemukan kasus kelaparan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo Robby Longkutoy menyatakan hal tersebut saat dihubungi di Sentani, Jumat malam. Hal senada dikemukakan Wakil Bupati Yahukimo Daniel Rendeng.

Longkutoy dan Rendeng dimintai konfirmasi terkait dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua di Indonesia Markus Haluk, Jumat siang di Jayapura, tentang bencana kelaparan yang melanda Yahukimo.

Mengacu data yang dihimpun Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia (Yakpesmi) di Papua, Markus Haluk menyatakan, jumlah korban jiwa akibat kelaparan sepanjang Januari-Agustus 2009 mencapai 96 orang. Mereka tersebar di Distrik Suntamon, Langda, Bomela, Seredala, dan Nitsan. Namun, data itu belum bisa dikonfirmasi.

”Terus terang kami terkejut dengan informasi itu karena akhir Juli lalu di Dekai, ibu kota Yahukimo, ada rapat kerja yang diikuti semua kepala kampung di Yahukimo. Saat itu tidak ada kepala kampung yang melaporkan kasus kelaparan,” kata Longkutoy.

Gagal panen

Longkutoy menyebutkan, di Distrik Ubahak, Anggruk, dan Pronggoli, tim yang terdiri dari tenaga medis, petugas bidang pertanian, dan kesejahteraan sosial memang menemukan gejala tanaman ubi jalar, makanan pokok warga setempat, terserang penyakit. ”Panen berkurang. Mulai ada kekurangan stok bahan makanan, tetapi belum ada laporan ada warga meninggal karena kelaparan,” katanya.

Gagal panen ubi disebut Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo Didimus Yahuli sebagai pemicu kematian warga. Akibat kelaparan, warga tidak tahan saat terserang sejumlah penyakit, antara lain malaria dan diare. ”DPRD akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pemerintah daerah untuk menjelaskan kasus ini,” katanya.

Menurut Yahuli, kasus ini menunjukkan komunikasi antara bupati, kepala distrik, dan kepala kampung tidak berjalan. Kasus ini telah terjadi sejak Januari, tetapi hingga kini belum ada tindakan konkret dari pemkab.

Rencananya, Minggu besok, Longkutoy akan ke Distrik Langda, Bomela, dan Suntamon. ”Di ketiga distrik itu dilaporkan banyak terjadi kematian akibat kelaparan. Informasi itu akan kami cek,” katanya.

Menurut Longkutoy dan Rendeng, perjalanan ke kampung-kampung itu hanya bisa dilakukan lewat transportasi udara. Komunikasi radio juga sering terganggu cuaca. (ICH/ROW)

SeLeNgKaPnNyA......

सलामत Merayakan

jika semua harta ada racun maka zakatlah penawarannya,jika seluruh umur ada dosa maka bertobatlah obatnya,jika seluruh bulan adalah noda obat RAMADAN pemutuhannya, SELAMAT MERAYAKAN IDUL FITRI MOHON MAAF LAHIR BATIN

SeLeNgKaPnNyA......

Menko Kesra Bantah Kelaparan di Yahukimo

Menko Kesra Bantah Kelaparan di Yahukimo
Senin, 7 September 2009 19:20 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 316 kali
Menko Kesra Bantah Kelaparan di Yahukimo
Bogor (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie membantah pemberitaan yang menyatakan telah terjadi kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Aburizal usai rapat kabinet terbatas membahas penanganan gempa yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, mengaku ia telah menerima laporan dari Bupati Yahukimo maupun gereja di daerah tersebut bahwa tidak terjadi bencana kelaparan.

"Saya terkejut membaca itu dan ternyata tidak ada masalah itu. Dan mereka juga laporkan kepada kami soal kelaparan itu tidak ada, baik dari gereja yang beroperasi maupun bupati," tuturnya.

Laporan tersebut, menurut Abburizal, diperoleh dari pengecekan lapangan oleh buapti dan pihak gereja. Mereka pun, lanjut dia, tidak memperoleh fakta bahwa bencana kelaparan menyebabkan korban meninggal.(*)

"Jadi tidak ada korban karena kelaparan. Tapi kalau ada yang meningal, setiap hari pasti ada. Di Jakarta, setiap hari juga ada orang meninggal," ujarnya.

Sejak bencana kelaparan dua tahun lalu di daerah yang sama, Menko Kesra mengatakan, pemerintah telah menangani masalah pangan, pendidikan, dan kesehatan di beberapa distrik Kabupaten Yahukimo.

Menurut dia, saat ini beberapa distrik yang telah ditangani telah ditanami bibit unggul meski ia mengakui ada beberapa distrik yang masih ditanami bibit tidak unggul dan rentan penyakit.

"Tetapi masalah kelaparan tidak ada, tapi itu suatu gagal panen dan tidak menyebabkan kelaparan," ujarnya.

Media massa lokal Papua melaporkan bencana kelaparan terjadi lagi di beberapa distrik Kabupaten Yahukimo. distrik itu antara lain Sutamon, Langda, Bomela, dan Seralada.

Menurut laporan media massa lokal, bencana kelaparan itu telah berlangsung sejak Januari 2009 dan menyebabkan 92 korban meninggal dunia.

SeLeNgKaPnNyA......

Indahnya

Dipagi hari indah ku memandang ketimur
Terbitlah sebuah matahari menerangi kebagian barat,
Utara dan selatan dengan begitu bisa ku memandang entah
Disana ada apa, nanmun ku selalu merenungkan adalah indahnya bagaikan
Sebuah matari indahnya menerangi negeriku dan apakah bangsaku merasakan keindahan itu?
Hatiku menangis dan terluka sebab di pagi hari terbit sebuah matahari tersebut telah tertutup dengan awan, kabur sebelum bangsaku menikmati indahnya sebuah matahari,
Entahlah Kapan saatnya bangsaku merasakan indahnya sebuah matahari

SeLeNgKaPnNyA......

SITUASI TERKINI DI TIMIKA PAPUA

( Oleh: Dewan Presidium Regional “ DPR “ Timika )

Paska insiden timika yang berbuntut 3 orang tewas 2 diantaranya adalah karyawan Pt. Freport ( Markus Patialo, dan Drew Nicolas Greant) masing -masing di mile 51 dan 52, dan satu orang adalah anggota bribmob satgas amole Bribda Fredi patipeilohi di mile 51, berbuntut penangkapan liar oleh aparat keamanan Densusus. 88 mabes Polri terhadap warga sipil. Pada tanggal 21 juli sekitar pukul 16. 30 waktu timika - Papua, aparat kepolisian densusus 88 berjumlah 10 orang yang dipimpin langsung oleh Direskrim Polda papua Kombes Pol Bambang Rudi, dengan senjata lengkap laras panjang mereka menangkap lima oarang warga sipil tanpa alasan yang jelas, tepatnya di kwamki baru timika papua. mereka melakukan penyisiran dan penggeledaan dari tiap - tiap rumah warga yang ada disekitar kwamki baru, bahkan sebelum memasuki rumah mereka mengeluarkan tembakan membabi buta diudara. dan dari pan ke lima warga ini saat dibawa ke mobil tangan mereka langsung diborgol. dan juga penangkapan yang juga terjadi di dua tempat berbeda yaitu di Jl.
yosudarso dan, Jl. Trikora timika papua. dan diprediksiksn hingga saat ini dari jumlah keseluruhan sudah sekitar dua puluhan warga yang ditangkap.

Kondisi terkini Timika Papua jumat 24 juni 2009 mulai pukul 7.00 wpb, di Timika Papua wilayah SP 2 distrik mimika baru aparat kepolisian Densusus 88 berjumlah 10 orang yang juga di beckup oleh satuan Dalmas dan anggota Brimob Polda Papua melakukan penyisiran rumah warga. Dari penyisiran tersebut kurang lebih 12 rumah warga dirusakan. dan pada saat tersebut aparat mengeluarkan tembakan menakut - nakuti warga sehingga warga melarikan diri kehutan - hutan untuk melakukan perlindungan. sementara warga yang tidak sempat melarikan diri langsung dibawah ke Mapolresta di mile 32.

Dari data yang diperoleh di lapangan
1. lima Rumah warga rusak
2. sekitar dua ratus orang mengungsin ke hutan – hutan
3. sekitar 15 warga di tangkap dan di bawah ke kantor polisi


Hal yang harus dilihat disisni adalah:
1.Motif dari kejadian ini belum jelas, siapa pelaku dibalik insiden tersebut, warga sipil suda ditangkap dengan sembarangan.
2.lokasi penangkapan sangat jauh dari lokasih kejadian.
3.Pernyataan Kapolda dalam siaran Pers nya di Timika tanggal 20 juni, bahwa pelaku penembakan adalah orang terlatih. ternyata yang ditangkap adalah rakyat sipil yang sangat butah dengan senjata.
4.Team Forensik belum mengumumkan haril pemeriksaan terhadap proyektil yang digunakan sehingga bisa dipastikan siapa pelakunya.
5.Dari warga yang ditangkap ada yang menyimpan peluruh yang digunakan oleh TNI.
6.Kita butuh team yang harus konsen untuk data dilapangan

demikia laporan yang dapat kami sampaikan untuk dikembangkan guna kepentingan advokasi terhadap warga sipil di Timika Papua.

Lampiran

SIARAN PERS
TUTUP FREEPORT INDONESIA !
UNTUK PEMENUHAN KEDAULATAN RAKYAT DI TANAH PAPUA BARAT

Situasi Timika Papua pasca insiden Freeport, seperti yang di tuliskan LPNR PB bahwa kembali terjadi insiden penyerangan atas penduduk sipil di Timika Papua oleh satuan gabungan polisi dan tni terkait insiden yang terjadi di Areal PT. Freeport Indonesia, aksi penggeledahan rumah-rumah warga, sweeping aparat kemudian dilakukan dengan menggunakan senjata lengkap. Sesekali tembakan dikeluarkan aparat di perkampungan Kwamki Lama. Aksi-aksi brutalisme aparat Negara menunjukan keberpihakan Negara atas instutusi imperialisme Freeport semata. Dimana kita tahu, insiden penembakan terhadap para karyawan PT. Freeport hingga terjadi terus menerus dalam sepekan, membuktikan adanya suatu rantai konflik yang telah kronis.

PT. Freeport dan Negara ( Pemerintah ) terus menegakan instrument Plastik semata. Sejarah konflik di Timika terkait keberadaan perusahaan raksasa Amerika Serikat ini tak pernah pudar dari situasi konflik. Hampir tiap tahun, rakyat Indonesia dikagetkan dengan insiden kemanusiaan, bencana ekologis dan persaingan menutup gerak sosial politik penduduk sipil di Timika. Nafas penduduk Papua terus diperhadapkan dalam sejunta rekayasa masalah, penerapan hukum plastik yang nyatanya gagal dalam merekonstruksi masalah di Timika dan terutama terkait keberadaan PT. Freeport Indonesia. Demikian awal pandangan dari kami untuk selanjutnya dalam siaran pers ini.

Segera! Pengurangan Aktifitas Militer di Areal Tambang dan Pelosok Papua

Sampai siaran pers LPNR PB dikeluarkan, masih terjadi rentetan insiden penggeledahan di sudut kota mimika Papua hingga Mile ( Areal ) Freeport di Papua. Pemulihan keamanan yang dilakukan aparat Negara di Timika terlalu berlebihan dan penuh rekayasa hukum dan opini publik. Secara fakta bahwa, penggunaa senjata modern bagi orang Papua sangatlah tidak benar. Jika memang dituduhkan bahwa penduduk sipil Papua sebagai ( OPM ) yang menembak karyawan Freeport, dugaan tersebut sangat nihil. Alasan mendasar yang sulit dibuktikan adalah siapa yang menyuplai pelatan canggih kepada orang tak dikenal untuk menembak. Padahal, perjalanan menuju Timika hanya dilalui melalui jalur udara dan laut. Posisi kota Timika dan pengamanan areal Freeport berlapis-lapis terutama memasuki areal Freeport anda mendapat petunjuk memiliki dua belas lapis perijinan dari cabang-cabang keamanan persahaan, sehingga siapapun membawa dan mengunakan alat bersenjata tak mungkin dapat diterobos dengan mudah.

Kembali Kami menulis juga dalam siaran pers ini, bahwa tangan-tangan bedil bersenjata adalah riwayat pahit selama Freeport berada di Papua. Penanganan masalah terkait penolakan keberadaan PT. Freeport Indonesia terus direspon dengan junta militer oleh Negara. Hakikat stabilitas keamanan investasi, pemenuhan keamanan bagi imperialisme pemodal dan pengistimewaan bagi kelompok jajahan tambang adalah rangkaian masalah bangsa yang terus terjadi berulang-ulang. Sayangnya, dominasi militer di areal pertambangan cenderung menuai masalah baru dan tak satupun solusi yang didapat dari kolaborasi militer sebagai “ Whots dog “ bagi pengamanan aset terutama investasi asing. Karakter yang sama berlaku di pedalaman Tanah Papua. Berbagai proyek militer subur. Pendirian pos-pos militer di daerah pedalaman Papua dengan dalih menjaga Negara dari serangan separatisme hanyalah gula-gula politik demiliterisasi bagi restorasi hegemoni militerisme yang terus tebal dan mengkristal saja.

Dalam catatan aktivis LPNR PB, kasus sejumlah gadis di kampung sota-Merauke Papua yang memiliki anak tanpa status perkawinan dimana, kampung tersebut berada pos militer dan asukan non organik dan organik gabungan dari satuan angkatan. Kemudian, trgaedi penembakan warga sipil di perbatasan RI-PNG awal bulan Juli silam oleh satuan penjaga pos perbatasan hingga penembakan semena-mena aparat polisi di Enarotali terhadap penduduk sipil yang berulah di pasar. Banyak kasus penggunaan senjata ( alat Negara ) secara semenan-mena oleh institusi Negara. Juga tak bisa dibantahkan, bahwa institusi militer di areal tambang menuai kucuran dana segar yang fiktif kepada individu aparat ( publikasi newyork times tahun 2006 ) bahwa Freeport memberikan dana pengamanan kepada petinggi militer Indonesia. Masalah kesewenangan alat Negara semakin terus terjadi sebab tidak ada satupun evaluasi Negara atas kecerobohan yang terjadi. Kebuntuan solusi Negara atas sejumlah masalah yang terjadi akibat instrument Negara begitu lemah akibat di tindas oleh suprastruktur imperialisme pemodal, adalah fakta Freeport di Papua.

TUTUP Freeport, Untuk kedaulatan Rakyat!

Sebagai sikap organisasi, kami menyatakan bahwa Freeport harus ditutup guna penyelesaian dan pemenuhan HAM, pemenuhan Ekologi dan keadilan ekonomi. Sebab tidak ada jalan untuk menuntaskan kasus-kasus di Freeport hanya dengan cara menutup PT. Freeport di Papua, solusi awal menuju penyelesaian menyeluruh dan adil serta bermartabat. Independensi dalam pengungkapan masalah di Papua dan Freeport tak bisa efektif jika Freeport terus beroperasi. Maka itu, investigasi aparat di Papua terkait penembakan niscaya dapat di dudukan solusinya bila Freeport terus beroperasi.

Lanjut dari siaran pers LPNR PB ini bahwa, Kasus Freeport harus di tunjukan bahwa Negara punya kewajiban melindungi rakyatnya dari praktik perusakan lingkungan hidup, pemenuhan warga Negara untuk berdaulat dari rasa takut, memerdekaan warga Negara dari ketidakadilan ekonomis. Cita-cita mulia harus diwujudkan dengan cita-cita bahwa rakyat sebagai akar adanya Negara hari ini. Tak bisa terwujud, tak bisa diwujudkan segala pemenuhan hidup bagi rakyat. Kasus Freeport di Papua, harus buktikan bahwa Negara adalah bedil yang harus menggendalikan investasi didalam negeri dan bukan sebaliknya.

Bagi LPNR PB bahwa menutup PT. Freeport harus!. Pengurangan aktifitas milter di Papua adalah menuju keadilan kemanusiaan dan mengurangi trgadedi kemanusiaan bahkan kristalisasi isu separatisme Negara dapat berkurang dengan pengurangan aktifitas militer dan penutupan PT. Freeport. Sebab militer dan pemodal raksasa, pemicu berbagai masalah bangsa. Indonesia adalah negeri yang paling rentan terhadap penjarahan asset rakyat, Negeri ini dicabik-cabik demi kepentingan neo-imperialisme. Kedaulatan rakyat hanyalah bumbu-bumbu politis, dinamika nasionalisme bangsa bergeser pada kontradiksi pengkredilan Negara dari rasa memiliki dari rakyat.

Kami memandang bahwa Papua begitu jauh dari ranah nasionalisme kedaulatan, niscaya keterpecahan memuncak pada keharusan berdirinya sebuah Negara baru yang di dorong dari akumulasi para pemodal di Papua. Bahwa Freeport bila dibiarkan tetap mengangkangi Negara dan rakyat, betapa tidak jika dengan sendirinya kapan dan dimanapun semaunya pemodal untuk mendirikan Negara baru di Papua. Papua merdeka adalah roh keluarkan rakyat dari cengraman imperialisme demi pemenuhan ekonomi, kedaulatan politik dan kemandirian rakyat pada ukuran sejatinya nilai budaya dan adat sebagai entitas nasionalisme bangsa.

Menutup siaran pers yang kami berikan, Dewan Presidium Pusat, Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat memandang bahwa sangat tidak relevan jika Negara menuduh Organisasi Papua merdeka mendirikan Negara Papua. Kenyataan, kewajiban Negara saat ini takluk terhadap keberadaan pemodal semata dan tidak tunduk pada kedaulatan rakyat semesta. Pemerintah tidak dibuat takut oleh OPM, faktanya, Negara tunduk atas kepentingan modal. Justru dengan sendirinya, kekuatan kolaborasi ekonomi kapitalis yang terbukti menjajah rakyat dan Negara, jika dibiarkan, Papua dibawa keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang bawa?. Untuk memenuhi kepentingan ekspansionisme, kantong-kantong imperialisme tetap mendirikan Negara baru demi kelanjutan eksploitasi dan imperium tetap berjalan. Maka itulah, sudah saatnya, instrument Negara menjadi ukuran mengembalikan keterpecahan rakyat demi pemenuhan secara menyeluruh menuju kedaulatan semesta. Semuanya, rakyat Papua khusunya dari Sorong hingga Maroke ( Merauke ) harus dikembalikan dalam ranah kedaulatan bangsa dan Negara dari cengraman neo-Imperilaisme!.

Lampiran
ORGANISASI LPNR-PB

LPNR - Papua Barat didirikan dalam rapat umum dan konsolidasi strategis untuk Papua awal juli 2009. Struktur LPNR terdiri dari Dewan Presidium Pusat, Dewan Presidium Regional dan Dewan Presidium Kampung. Terdiri dari 16 wilayah regional dan dua ratus regional kampung.

Cita-cita LPNR Papua Adalah keluar dari cengkraman Neo-Imperialisme, Neoliberalisme dan Kapitalisme, Untuk rakyat Papua Barat yang berdaulat secara politik, sejahtera secara ekonomi dan mandiri dalam adat dan budaya.

Dengan demikian, LPNR - Papua Barat menetapkan:
I. Tutup Freeport
II. Pengurangan Aktifitas Militer di Tanah Papua
III. Mendukung dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat di belahan dunia khususnya Bangsa Papua Barat.(Tinus P)

SeLeNgKaPnNyA......

Sejarah Kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah papua barat

Pendahuluan

Akhir-akhir ini di tanah papua terjadi berbagai kekerasan negara yang berakhir dengan pelanggaran hak asasi manusia sebagai respon terhadap berbagai aksi yang dilakukan rakyat Papua Barat untuk menuntut KETIDAKADILAN DI TANAH PAPUA. Aksi-aksi tersebut sebagai protes terhadap pelanggaran yang melibatkan masyarakat internasional. Suatu sikap yang menurut rakyat dapat mengakhiri penindasan di tanah Papua serta tindakan untuk menyelamatkan bangsa Papua dari suatu proses pemusnahan. Mulai dari kasus selama puluhan tahun dari 1963 hingga‘Timika Berdarah juli 2009’. Dari semua kasus selama puluhan tahun di seluruh papua barat ini, ribuan orang telah dibunuh, ribuan orang telah ditahan secara sewenang-wenang dan disiksa serta ratusan orang dinyatakan hilang. Itu semua bukan ceritra baru. Pengalaman selama puluhan tahun (1963 –) integrasi dengan Republik Indonesia dengan berbagai operasi militer yang dilakukan telah berakhir dengan ribuan orang Papua dibantai, ditangkap dan dipenjara secara sewenang-wenang dan disiksa, perempuan-perempuan diperkosa. Semua ‘Crime Against Humanity in West Papua’ itu dibuat demi Persatuan Nasional dan Pembangunan.
Catatan ini akan menguraikan menyangkut mengapa ada terjadi terus ‘Crime Against Humanity in West Papua’, Implikasi yang ditimbulkan terhadap rakyat dan mengajukan beberapa rekomendasi pemecahan. Persepsi Nasional tentang Papua Barat
Kebijakan apapun yang diambil oleh suatu pemerintah di manapun di dunia ini terhadap suatu kelompok masyarakat yang dikuasai tidak terlepas dari PERSEPSI yang ada pada si penguasa. Persepsi itu terbangun dari latar belakang kebudayaan, sejarah dan keinginan-keinginan juga kekhawatiran-kekhawatiran bagaimana kelompok masayarakat yang ditargetkan itu mesti diatur. Frantz Fannon, Seorang psikiater asal Caribia yang kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Aljazair dari penjajah Perancis berpendapat bahwa penjajahan didukung oleh teori-teori kebudayaan yang rasialis. Kaum penjajah beranggapan bahwa kelompok masyarakat yang dijajah tidak berkebudayaan atau kebudayaannya rendah dan oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan untuk memperadabkan sekaligus menaklukkan kelompok masyarakat tersebut.
Dalam kaitan masalah Crime Against Humanity in West Papua tidak bisa dilihat dari suatu PERSEPSI PEMERINTAH INDONESIA terhadap rakyat dan tanah Papua Barat. Pemerintah Indonesia memandang Papua Barat adalah wilayah integral dari Indonesia yang telah direbut dengan darah melalui Komando Trikora di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mantan presiden RI yang otoriter. Papua Barat juga dilihat sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dapur masa depan Indonesia. Dalam suatu ceramah di Aula Universitas Cenderawasih di Jayapura tahun 1983 Ali Murtopo, mantan menteri Penerangan pada waktu itu mengatakan: “Irian Jaya adalah dapur masa depan Indonesia”. Tetapi Pa pua Barat juga dipandang sebagai wilayah di mana berlangsung apa yang oleh Jakarta disebut sebagai ‘Gerakan Separatis’ yang dapat membahayakan persatuan bangsa. Penduduk asli, bangsa Papua, di wilayah ini dipandang sebagai ‘primitif’ dan terbelakang sehingga mereka mesti diperadabkan.
Persepsi pemerintah tersebut mendasari lahirnya dua kebijakan utama dalam menangani Papua Barat, yaitu militerisme dan kebijakan-kebijakan pembangunan ( keluarga berencana, turisme, pertambangan, pertanian, dll). Semua itu dilakukan demi persatuan nasional dan pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini selanjutnya “melegalkan” terjadinya ‘Crime Against Humanity in West Papua.
Perang terhadap Orang Papua dan Implikasinya: Jiwa yang Patah
Sejak integrasi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963 “perang” pun digelar melawan bangsa Papua. Gerakan Papua merdeka (OPM) menjadi alasan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – sekarang TNI pisah dari POLRI, untuk melancarkan operasi-operasi militer di berbagai wilayah di Papua Barat. Secara garis besar akan digambarkan beberapa peristiwa besar yang telah berakibat terhadap terjadinya ‘Crime Against Humanity in West Papua’:
Periode 1963 – 1969
Masa transisi di mana sesudah kedaulatan Papua Barat, berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962, dilimpahkan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia dan persiapan menuju ke apa yang disebut “Act of Free Choice” pada tahun 1969. Pada masa ini pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia memasukkan ribuan aparat keamanan dan petugas-petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua Barat menjadi bagian integral dari Republik Indonesia bilamana ‘Act of Free Choice’ terjadi. Rakyat diintimidasi, terjadinya penangkapan dan penahanan di luar hukum, pembunuhan-pembunuhan. Akibatnya hanya 1025 saja dari total 800.000 rakyat Papua waktu itu yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk secara terpaksa memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Periode 1970 – 1984
Perlawanan rakyat Papua yang memprotes hasil ‘Act of Free Choice’ dalam bentuk berdirinya ‘Organisasi Papua Merdeka’ (OPM) menjastifikasi berlangsungnya operasi-operasi militer di wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai kantong-kantong gerakan OPM. Ribuan pasukan militer diturunkan di wilayah-wilayah tersebut, kebebasan rakyat dipasung dan pembantaian terhadap rakyat pun digelar. Operasi-operasi militer tersebut antara lain: Kasus Biak (1970/1980); Kasus Wamena (1977) dan Kasus Jayapura (1970/1980). Kasus 1984 di mana Arnold C. Ap dan Eduard Mofu, dua seniman Papua dibunuh dan 12 000 penduduk kemudian mengungsi ke Papua New Guinea.
Periode 1985 – 1995
Operasi militer untuk menumpas OPM terus dilancarkan aparat keamanan, terutama di kawasan pegunungan tengah Papua Barat. Dari semua peristiwa yang terjadi ‘Kasus Timika 1994/1995’ yang melibatkan PT. Freeport Indonesia yang dilaporkan Keuskupan Gereja Katolik Jayapura di mana 16 orang dibunuh, 4 orang hilang dan puluhan lainnya ditahan dan disiksa serta 5 perempuan ditahan dan diperkosa.
Periode 1996 – 1998
Operasi militer menumpas OPM pimpinan Kelly Kwalik yang menyandera para ilmuwan barat di wilayah Mapnduma, Pegunungan Tengah Papua Barat dalam jangka waktu 1996 – 1998. Menurut ELS-HAM Papua Barat (Mei 1998) Drama penyanderaan ini menjadi alasan bagi pihak militer Indonesia untuk kemudian melanarkan operasi militer baik pada masa penyanderaan, operasi pembebasan sandera dan pasca pembebasan sandera di mana sekitar 35 penduduk sipil dibunuh, 13 perempuan diperkosa, 166 rumah penduduk dan 13 gereja (Gereja Kemah Injil Indonesia) dibakar musnah.
Periode 1998 – 2000
Sejak tumbangnya Presiden Suharto pada bulan Mei 1998 berbagai tindak kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat Papua Barat yang melakukan hak kebebasan berekspresi dengan berdemonstrasi dan mengibarkan bendera Papua Barat (Bintang Fajar) di berbagai kota di Papua Barat.
Berbagai ‘Crime Against Humanity in West Papua’ tersebut mempunyai implikasi baik psikologis, social, budaya and ekonomi terhadap diri bangsa Papua. Mereka mengalami Jiwa yang Patah (hilang percaya diri, frustrasi, apatis, mengendapkan dendam dan kebencian yang mendalam terhadap pihak yang membuat mereka menderita). Secara social rakyat terpecah belah dan saling tidak percaya satu sama lain. Suatu kenyataan yang, selain berbagai factor lainnya, juga melatar-belakangi mengapa rakyat Papua dewasa ini menuntut untuk melepaskan diri dari Negara Kesatun Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Masalah ‘Crime Against Humanity in West Papua’ pada dasarnya terjadi karena ada suatu persepsi nasional yang bersifat rasis, eksklusif dan penuh kecurigaan terhadap keberadaan orang Papua. Persatuan nasional dan pembangunan telah menjadi dalih yang sangat kuat untuk lahirnya militerisme di Papua Barat yang telah menyebabkan terjadinya ‘Crime Against Humanity’. Semua ‘Crime Against Humanity in West Papua’ telah menyebabkan terjadinya rakyat Papua yang mengalami ‘A Broken Soul’.
Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mesti membebaskan diri dari pandangan rasis, eksklusif dan curiga terhadap orang Papua. Orang Papua mesti diakui sebagai suatu kelompok masyarakat yang secara ras berbe da dengan bangsa Indonesia lainnya serta mesti diterima sejajar dengan yang lainnya.
Pendekatan militer di Papua Barat mesti segera diakhiri karena telah menyebabkan terjadinya berbagai ‘Crime Against Humanity’ dan jikalau terus dipertahankan untuk menangani masalah Papua Barat dewasa ini justru akan menimbulkan masalah-masalah baru yang rumit dan sulit untuk diselesaikan.
Pemerintah Indonesia mesti memiliki kemauan politik yang sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak untuk mempertanggungjawabkan berbagai ‘Crime Against Humanity’ dengan membawa keadilan remedy kepada rakyat Papua Barat, Rekonsiliasi dan Perdamaian. Justice ini penting untuk memulihkan secara psikologis penderitaan korban atau keluarga korban selama bertahun-tahaun mengalami penderitaan, tetapi juga sebagai proses law enforcement, menanamkan kultur supremasi hokum di atas segala kepentingan.
Proses rehabilitasi, terutama healing prosess melalui berbagai bentuk kegiatan untuk membebaskan rakyat secara psikologis dari beban trauma, dendam dan kebencian yang diendapkan dari pengalaman buruk yang dialami oleh rakyat papua di tanah papua barat. Untuk itu, sebagai akhir kata. menyingatkan kepada pemerintah indonesia bahwa harus membuka dialog bagi rakyat papua,agar melaluai dialog ini mereka membangun kultur penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di tanah papua,yang mana selama ini tidak jelas di atas tanah tumpah darah mereka yang di lakukan oleh rezim militerisme indonesia di tanah papua barat. by LPNR-BP Regional Se-Jawa Tengah (Tinus P)

SeLeNgKaPnNyA......