SITUASI TERKINI DI TIMIKA PAPUA

( Oleh: Dewan Presidium Regional “ DPR “ Timika )

Paska insiden timika yang berbuntut 3 orang tewas 2 diantaranya adalah karyawan Pt. Freport ( Markus Patialo, dan Drew Nicolas Greant) masing -masing di mile 51 dan 52, dan satu orang adalah anggota bribmob satgas amole Bribda Fredi patipeilohi di mile 51, berbuntut penangkapan liar oleh aparat keamanan Densusus. 88 mabes Polri terhadap warga sipil. Pada tanggal 21 juli sekitar pukul 16. 30 waktu timika - Papua, aparat kepolisian densusus 88 berjumlah 10 orang yang dipimpin langsung oleh Direskrim Polda papua Kombes Pol Bambang Rudi, dengan senjata lengkap laras panjang mereka menangkap lima oarang warga sipil tanpa alasan yang jelas, tepatnya di kwamki baru timika papua. mereka melakukan penyisiran dan penggeledaan dari tiap - tiap rumah warga yang ada disekitar kwamki baru, bahkan sebelum memasuki rumah mereka mengeluarkan tembakan membabi buta diudara. dan dari pan ke lima warga ini saat dibawa ke mobil tangan mereka langsung diborgol. dan juga penangkapan yang juga terjadi di dua tempat berbeda yaitu di Jl.
yosudarso dan, Jl. Trikora timika papua. dan diprediksiksn hingga saat ini dari jumlah keseluruhan sudah sekitar dua puluhan warga yang ditangkap.

Kondisi terkini Timika Papua jumat 24 juni 2009 mulai pukul 7.00 wpb, di Timika Papua wilayah SP 2 distrik mimika baru aparat kepolisian Densusus 88 berjumlah 10 orang yang juga di beckup oleh satuan Dalmas dan anggota Brimob Polda Papua melakukan penyisiran rumah warga. Dari penyisiran tersebut kurang lebih 12 rumah warga dirusakan. dan pada saat tersebut aparat mengeluarkan tembakan menakut - nakuti warga sehingga warga melarikan diri kehutan - hutan untuk melakukan perlindungan. sementara warga yang tidak sempat melarikan diri langsung dibawah ke Mapolresta di mile 32.

Dari data yang diperoleh di lapangan
1. lima Rumah warga rusak
2. sekitar dua ratus orang mengungsin ke hutan – hutan
3. sekitar 15 warga di tangkap dan di bawah ke kantor polisi


Hal yang harus dilihat disisni adalah:
1.Motif dari kejadian ini belum jelas, siapa pelaku dibalik insiden tersebut, warga sipil suda ditangkap dengan sembarangan.
2.lokasi penangkapan sangat jauh dari lokasih kejadian.
3.Pernyataan Kapolda dalam siaran Pers nya di Timika tanggal 20 juni, bahwa pelaku penembakan adalah orang terlatih. ternyata yang ditangkap adalah rakyat sipil yang sangat butah dengan senjata.
4.Team Forensik belum mengumumkan haril pemeriksaan terhadap proyektil yang digunakan sehingga bisa dipastikan siapa pelakunya.
5.Dari warga yang ditangkap ada yang menyimpan peluruh yang digunakan oleh TNI.
6.Kita butuh team yang harus konsen untuk data dilapangan

demikia laporan yang dapat kami sampaikan untuk dikembangkan guna kepentingan advokasi terhadap warga sipil di Timika Papua.

Lampiran

SIARAN PERS
TUTUP FREEPORT INDONESIA !
UNTUK PEMENUHAN KEDAULATAN RAKYAT DI TANAH PAPUA BARAT

Situasi Timika Papua pasca insiden Freeport, seperti yang di tuliskan LPNR PB bahwa kembali terjadi insiden penyerangan atas penduduk sipil di Timika Papua oleh satuan gabungan polisi dan tni terkait insiden yang terjadi di Areal PT. Freeport Indonesia, aksi penggeledahan rumah-rumah warga, sweeping aparat kemudian dilakukan dengan menggunakan senjata lengkap. Sesekali tembakan dikeluarkan aparat di perkampungan Kwamki Lama. Aksi-aksi brutalisme aparat Negara menunjukan keberpihakan Negara atas instutusi imperialisme Freeport semata. Dimana kita tahu, insiden penembakan terhadap para karyawan PT. Freeport hingga terjadi terus menerus dalam sepekan, membuktikan adanya suatu rantai konflik yang telah kronis.

PT. Freeport dan Negara ( Pemerintah ) terus menegakan instrument Plastik semata. Sejarah konflik di Timika terkait keberadaan perusahaan raksasa Amerika Serikat ini tak pernah pudar dari situasi konflik. Hampir tiap tahun, rakyat Indonesia dikagetkan dengan insiden kemanusiaan, bencana ekologis dan persaingan menutup gerak sosial politik penduduk sipil di Timika. Nafas penduduk Papua terus diperhadapkan dalam sejunta rekayasa masalah, penerapan hukum plastik yang nyatanya gagal dalam merekonstruksi masalah di Timika dan terutama terkait keberadaan PT. Freeport Indonesia. Demikian awal pandangan dari kami untuk selanjutnya dalam siaran pers ini.

Segera! Pengurangan Aktifitas Militer di Areal Tambang dan Pelosok Papua

Sampai siaran pers LPNR PB dikeluarkan, masih terjadi rentetan insiden penggeledahan di sudut kota mimika Papua hingga Mile ( Areal ) Freeport di Papua. Pemulihan keamanan yang dilakukan aparat Negara di Timika terlalu berlebihan dan penuh rekayasa hukum dan opini publik. Secara fakta bahwa, penggunaa senjata modern bagi orang Papua sangatlah tidak benar. Jika memang dituduhkan bahwa penduduk sipil Papua sebagai ( OPM ) yang menembak karyawan Freeport, dugaan tersebut sangat nihil. Alasan mendasar yang sulit dibuktikan adalah siapa yang menyuplai pelatan canggih kepada orang tak dikenal untuk menembak. Padahal, perjalanan menuju Timika hanya dilalui melalui jalur udara dan laut. Posisi kota Timika dan pengamanan areal Freeport berlapis-lapis terutama memasuki areal Freeport anda mendapat petunjuk memiliki dua belas lapis perijinan dari cabang-cabang keamanan persahaan, sehingga siapapun membawa dan mengunakan alat bersenjata tak mungkin dapat diterobos dengan mudah.

Kembali Kami menulis juga dalam siaran pers ini, bahwa tangan-tangan bedil bersenjata adalah riwayat pahit selama Freeport berada di Papua. Penanganan masalah terkait penolakan keberadaan PT. Freeport Indonesia terus direspon dengan junta militer oleh Negara. Hakikat stabilitas keamanan investasi, pemenuhan keamanan bagi imperialisme pemodal dan pengistimewaan bagi kelompok jajahan tambang adalah rangkaian masalah bangsa yang terus terjadi berulang-ulang. Sayangnya, dominasi militer di areal pertambangan cenderung menuai masalah baru dan tak satupun solusi yang didapat dari kolaborasi militer sebagai “ Whots dog “ bagi pengamanan aset terutama investasi asing. Karakter yang sama berlaku di pedalaman Tanah Papua. Berbagai proyek militer subur. Pendirian pos-pos militer di daerah pedalaman Papua dengan dalih menjaga Negara dari serangan separatisme hanyalah gula-gula politik demiliterisasi bagi restorasi hegemoni militerisme yang terus tebal dan mengkristal saja.

Dalam catatan aktivis LPNR PB, kasus sejumlah gadis di kampung sota-Merauke Papua yang memiliki anak tanpa status perkawinan dimana, kampung tersebut berada pos militer dan asukan non organik dan organik gabungan dari satuan angkatan. Kemudian, trgaedi penembakan warga sipil di perbatasan RI-PNG awal bulan Juli silam oleh satuan penjaga pos perbatasan hingga penembakan semena-mena aparat polisi di Enarotali terhadap penduduk sipil yang berulah di pasar. Banyak kasus penggunaan senjata ( alat Negara ) secara semenan-mena oleh institusi Negara. Juga tak bisa dibantahkan, bahwa institusi militer di areal tambang menuai kucuran dana segar yang fiktif kepada individu aparat ( publikasi newyork times tahun 2006 ) bahwa Freeport memberikan dana pengamanan kepada petinggi militer Indonesia. Masalah kesewenangan alat Negara semakin terus terjadi sebab tidak ada satupun evaluasi Negara atas kecerobohan yang terjadi. Kebuntuan solusi Negara atas sejumlah masalah yang terjadi akibat instrument Negara begitu lemah akibat di tindas oleh suprastruktur imperialisme pemodal, adalah fakta Freeport di Papua.

TUTUP Freeport, Untuk kedaulatan Rakyat!

Sebagai sikap organisasi, kami menyatakan bahwa Freeport harus ditutup guna penyelesaian dan pemenuhan HAM, pemenuhan Ekologi dan keadilan ekonomi. Sebab tidak ada jalan untuk menuntaskan kasus-kasus di Freeport hanya dengan cara menutup PT. Freeport di Papua, solusi awal menuju penyelesaian menyeluruh dan adil serta bermartabat. Independensi dalam pengungkapan masalah di Papua dan Freeport tak bisa efektif jika Freeport terus beroperasi. Maka itu, investigasi aparat di Papua terkait penembakan niscaya dapat di dudukan solusinya bila Freeport terus beroperasi.

Lanjut dari siaran pers LPNR PB ini bahwa, Kasus Freeport harus di tunjukan bahwa Negara punya kewajiban melindungi rakyatnya dari praktik perusakan lingkungan hidup, pemenuhan warga Negara untuk berdaulat dari rasa takut, memerdekaan warga Negara dari ketidakadilan ekonomis. Cita-cita mulia harus diwujudkan dengan cita-cita bahwa rakyat sebagai akar adanya Negara hari ini. Tak bisa terwujud, tak bisa diwujudkan segala pemenuhan hidup bagi rakyat. Kasus Freeport di Papua, harus buktikan bahwa Negara adalah bedil yang harus menggendalikan investasi didalam negeri dan bukan sebaliknya.

Bagi LPNR PB bahwa menutup PT. Freeport harus!. Pengurangan aktifitas milter di Papua adalah menuju keadilan kemanusiaan dan mengurangi trgadedi kemanusiaan bahkan kristalisasi isu separatisme Negara dapat berkurang dengan pengurangan aktifitas militer dan penutupan PT. Freeport. Sebab militer dan pemodal raksasa, pemicu berbagai masalah bangsa. Indonesia adalah negeri yang paling rentan terhadap penjarahan asset rakyat, Negeri ini dicabik-cabik demi kepentingan neo-imperialisme. Kedaulatan rakyat hanyalah bumbu-bumbu politis, dinamika nasionalisme bangsa bergeser pada kontradiksi pengkredilan Negara dari rasa memiliki dari rakyat.

Kami memandang bahwa Papua begitu jauh dari ranah nasionalisme kedaulatan, niscaya keterpecahan memuncak pada keharusan berdirinya sebuah Negara baru yang di dorong dari akumulasi para pemodal di Papua. Bahwa Freeport bila dibiarkan tetap mengangkangi Negara dan rakyat, betapa tidak jika dengan sendirinya kapan dan dimanapun semaunya pemodal untuk mendirikan Negara baru di Papua. Papua merdeka adalah roh keluarkan rakyat dari cengraman imperialisme demi pemenuhan ekonomi, kedaulatan politik dan kemandirian rakyat pada ukuran sejatinya nilai budaya dan adat sebagai entitas nasionalisme bangsa.

Menutup siaran pers yang kami berikan, Dewan Presidium Pusat, Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat memandang bahwa sangat tidak relevan jika Negara menuduh Organisasi Papua merdeka mendirikan Negara Papua. Kenyataan, kewajiban Negara saat ini takluk terhadap keberadaan pemodal semata dan tidak tunduk pada kedaulatan rakyat semesta. Pemerintah tidak dibuat takut oleh OPM, faktanya, Negara tunduk atas kepentingan modal. Justru dengan sendirinya, kekuatan kolaborasi ekonomi kapitalis yang terbukti menjajah rakyat dan Negara, jika dibiarkan, Papua dibawa keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang bawa?. Untuk memenuhi kepentingan ekspansionisme, kantong-kantong imperialisme tetap mendirikan Negara baru demi kelanjutan eksploitasi dan imperium tetap berjalan. Maka itulah, sudah saatnya, instrument Negara menjadi ukuran mengembalikan keterpecahan rakyat demi pemenuhan secara menyeluruh menuju kedaulatan semesta. Semuanya, rakyat Papua khusunya dari Sorong hingga Maroke ( Merauke ) harus dikembalikan dalam ranah kedaulatan bangsa dan Negara dari cengraman neo-Imperilaisme!.

Lampiran
ORGANISASI LPNR-PB

LPNR - Papua Barat didirikan dalam rapat umum dan konsolidasi strategis untuk Papua awal juli 2009. Struktur LPNR terdiri dari Dewan Presidium Pusat, Dewan Presidium Regional dan Dewan Presidium Kampung. Terdiri dari 16 wilayah regional dan dua ratus regional kampung.

Cita-cita LPNR Papua Adalah keluar dari cengkraman Neo-Imperialisme, Neoliberalisme dan Kapitalisme, Untuk rakyat Papua Barat yang berdaulat secara politik, sejahtera secara ekonomi dan mandiri dalam adat dan budaya.

Dengan demikian, LPNR - Papua Barat menetapkan:
I. Tutup Freeport
II. Pengurangan Aktifitas Militer di Tanah Papua
III. Mendukung dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat di belahan dunia khususnya Bangsa Papua Barat.(Tinus P)